Konsultan Registrasi Alat Kesehatan Indonesia | Jasa Izin Alkes Kemenkes

Menu
Manfaat Perizinan PKD dalam Kesehatan, Syarat dan Tantangan

Manfaat Perizinan PKD dalam Kesehatan, Syarat dan Tantangan

All·

Manfaat Perizinan PKD dalam Kesehatan, Syarat dan Tantangan

PKD dalam kesehatan merupakan produk kesehatan dalam negeri atau nasional yang beredar di Indonesia. Untuk memastikan produk kesehatan tersebut aman dan berkualitas, tentunya memerlukan sebuah perizinan khusus. Berdasarkan peraturan Kemenkes, seluruh produk kesehatan dipasarkan di Indonesia harus memperoleh izin edar terlebih dahulu dari Kementerian Kesehatan. Yuk ketahui lebih lengkap mengenai PKD di bidang kesehatan melalui artikel ini.

Sumber gambar : Freepik

4 Manfaat Penting Perizinan PKD dalam Kesehatan

Produk kesehatan nasional wajib memiliki perizinan PKD secara resmi agar memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Berikut adalah berbagai manfaat penting apabila PKD sudah memiliki perizinan sesuai peraturan Kemenkes.

1. Jaminan Keamanan dan Kualitas

Perizinan PKD memberikan jaminan lebih terhadap keamanan dan kualitas produk kesehatan nasional yang beredar di Indonesia. Mengingat produk atau alat kesehatan (alkes) telah melalui proses evaluasi secara ketat dari Kemenkes. Adanya izin PKD dalam kesehatan dapat membantu konsumen merasa aman dalam menggunakan alat atau produk terkait. Maka dari itu, sebelum produk kesehatan diedarkan wajib punya izin PKD terlebih dahulu.

2. Meningkatkan Daya Saing

Perusahaan yang memasarkan produk atau alat kesehatan dalam negeri wajib memiliki perizinan PKD guna meningkatkan daya saing. Dengan memiliki izin tersebut, perusahaan bisa bersaing dengan kompetitor lain di pasar. Mengingat para konsumen akan memilih produk yang memiliki jaminan keamanan lebih baik. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan harus mulai mengetahui manfaat utama dari izin PKD ini.

3. Value Produk Bertambah

Nilai produk kesehatan nasional akan bertambah setelah memiliki izin PKD secara resmi dari Kementerian Kesehatan. Produk dan alkes yang sudah memiliki izin edar ini cenderung akan diminati oleh konsumen Karena PKD dalam kesehatan dengan mengantongi izin resmi akan lebih dipercaya oleh para konsumen kalangan luas. Izin edar PKD memastikan bahwa produk-produk yang dipasarkan telah memenuhi persyaratan dan keamanan Kemenkes.

4. Legal dalam Menjangkau Pasar Lebih Luas

Manfaat perizinan PKD di dunia kesehatan selanjutnya adalah legal secara aturan. Hal ini membantu perusahaan kesehatan bisa menjangkau pasar lebih luas tanpa ada hambatan terkait izin edar karena telah memenuhinya.

Macam-Macam Produk Kesehatan Dalam Negeri

Produk kesehatan dalam negeri (PKD) meliputi beragam jenis peralatan dan obat-obatan yang diproduksi di Indonesia. Berikut macam-macam PKD yang sering kali Anda jumpai karena diproduksi di dalam negeri.

1. Alat Kesehatan

PKD dalam kesehatan secara nyata adalah peredaran alat kesehatan (alkes) di Indonesia. Beberapa contoh alat kesehatan yang mudah dijumpai antara lain adalah ventilator, elektrokardiogram, nebulizer, oximeter, hingga implan dalam ortopedi.

2. Peralatan Medis

Contoh PKD yang lain adalah peralatan medis yang telah memenuhi standar kesehatan di dunia internasional. Jenis peralatan medis tersebut antara lain meliputi termometer, tensimeter, hingga alat pengukur kadar gula darah.

3. Obat-Obatan

Banyak jenis obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri telah memenuhi izin edar secara resmi dari Kemenkes. Macam obat-obatan tersebut antara lain adalah vaksin, seperti vaksin imunisasi nasional. Bukan hanya itu, PKD dalam kesehatan termasuk jenis obat-obatan adalah obat antiretroviral atau ARV. Jenis obat ini biasa diproduksi oleh perusahaan besar sebagai usaha mengobati penyakit HIV/AIDS.

4. Reagen

Industri dalam negeri juga dapat menciptakan PKD yang termasuk ke jenis reagen. Produk reagen kerap digunakan untuk menguji virus yang sedang marak terjadi seperti contohnya Covid-19 di beberapa tahun belakangan.

5. Alat Diagnostik

Selain itu, terdapat alat diagnostik yang tidak kalah menarik untuk memenuhi kebutuhan diagnosa pasien di rumah sakit. Zaman sudah maju sekarang membuat alat-alat diagnostik bisa dibuat sendiri di Indonesia. Beberapa jenis produk kesehatan nasional sangat populer serta mudah dijumpai karena diproduksi di Indonesia. Ingin tahu bagaimana cara mendapatkan perizinan PKD di dunia kesehatan? Simak terus ulasan kami hingga akhir.

Baca juga tentang : Penggolongan PKRT dan Alkes: Memahami Perbedaannya

Syarat Umum Mendapatkan Perizinan PKD yang Perlu Anda Pahami

PKD dalam kesehatan bisa diedarkan secara nasional kalau sudah memiliki izin dari Kemenkes. Sebelum izin edar PKD terbit, tentunya perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan penting di bawah ini.

1. Keamanan

Untuk mengajukan surat izin edar, PKD harus memiliki jaminan keamanan selama digunakan. Artinya, konsumen yang menggunakan produk kesehatan nasional sudah terjamin tidak mungkin terkena risiko berbahaya dari produk terkait.

2. Manfaat

Syarat umum memperoleh perizinan berikutnya PKD wajib memiliki manfaat secara jelas. Manfaat harus sesuai seperti yang diklaim pada label produk atau alat sebagai bukti mampu menyelesaikan permasalahan dari konsumen.

3. Kualitas

Kualitas perlu memenuhi standar yang berlaku agar produk kesehatan nasional lebih mudah mendapatkan izin edar. Mulai dari pemilihan bahan baku berkualitas hingga proses produksi wajib mengikuti prosedur lengkap yang berlaku.

4. Kelengkapan Dokumen

Untuk mendapatkan izin edar PKD dalam kesehatan, syarat umum berikutnya adalah melengkapi dokumen. Banyak dokumen penting perlu Anda siapkan sesuai peraturan yang berlaku agar sah dalam menerbitkan perizinan edar PKD. Dokumen yang perlu Anda siapkan salah satunya adalah akta pendirian, SIUP, TDP, surat domisili, NPWP, dan identitas penanggung jawab.

Sumber gambar : Freepik

Sebelum mengajukan izin edar PKD harus memiliki sertifikat produksi dari Kemenkes. Selain itu, Anda perlu melakukan pengisian formulir permohonan yang lengkap di sistem registrasi. Untuk melengkapi dokumen, terakhir akan dilakukan pengujian produk guna mendapatkan kualitas, keamanan, dan manfaat PKD.

Tantangan yang Harus Dihadapi Selama Proses Izin PKD

Tidak banyak orang tahu bahwa selama proses mengurus perizinan PKD dalam kesehatan memiliki beberapa tantangan. Pertama, proses ini cukup panjang karena Anda akan melakukan semua langkah-langkah perizinan sendiri. Berbagai syarat teknis wajib dipenuhi membuat pengajuan izin cenderung memakan waktu.

Sumber gambar : Freepik

Kemudian, ada biaya yang cukup besar, hal ini menimbulkan kendala bagi perusahaan baru merintis di bidang kesehatan. Perubahan di dalam regulasi terkait perizinan kesehatan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga membuat perusahaan harus memperbarui informasi sesuai ketentuan terbaru. Karena itu, Anda sebaiknya menyerahkan kepada ahlinya untuk mengurus perizinan PKD.

Konsultasi Efektif Terkait Perizinan PKD Bersama Naramedic

Naramedic menjadi jawaban tepat untuk Anda yang membutuhkan layanan konsultasi serta pengurusan izin PKD. Karena kami telah berpengalaman selama bertahun-tahun membantu para pengusaha mendapatkan perizinan edar PKD di Indonesia. Izin edar PKD dalam kesehatan sangat penting karena sebagai syarat utama bisa mengedarkan produk-produk seperti alkes hingga obat-obatan di Indonesia. Namun, serangkaian proses pengajuan izin cenderung ribet jika diurus sendiri. Mempercayakan kepada kami adalah solusi tepat dan efektif guna berkonsultasi sekaligus mengurus izin PKD secara legal.

Semua proses dilakukan secara transparan dan terpercaya sehingga membuat Anda tidak perlu khawatir lagi. Mulai sekarang, dapatkan bantuan ahli untuk memastikan produk kesehatan dalam negeri Anda bisa beredar secara aman. Hubungi Naramedic di nomor +62 85961510178 sekarang juga untuk layanan konsultasi lebih lanjut. Jangan pernah membiarkan proses perizinan tersebut menjadi penghambat bisnis milik Anda. Mengingat PKD dalam kesehatan hanya bisa diedarkan setelah punya perizinan resmi yang bisa didapatkan bersama kami sebagai ahlinya.

Referensi penulisan:

Apa Itu PJT Dalam Administrasi Gudang dan Pengandalian Alkes

Apa Itu PJT Dalam Administrasi Gudang dan Pengandalian Alkes

All·

Apa Itu PJT Dalam Administrasi Gudang dan Pengandalian Alkes

Mempelajari apa itu PJT (Penanggung Jawab Teknis) terbilang penting untuk distribusi alat kesehatan (alkes). Sebenarnya menjadi posisi strategis di mana mampu memastikan setiap produk dari pasaran memenuhi standar yang diinginkan. Standar tersebut antara lain mengenai kualitas, kepatuhan maupun keamanan yang ditentukan otoritas kesehatan terkait. PJT tugasnya bukan sekedar memastikan alkes bisa dipakai efektif melainkan harus menjamin keamanannya. Artinya dapat mendukung keselamatan penggunanya tetap baik sekaligus mematuhi regulasi yang ditentukan.

Sumber gambar : Freepik

Bukan hanya regulasi lokal tapi internasional. Tentu menjadi bagian penting dalam distribusi alkes yang perlu dilengkapi. Anda yang bergerak dalam bidang distribusi alkes perlu memahami apa itu PJT sebagai pengetahuan dasar. Khususnya untuk mengetahui peran atau tugas yang diberikan. Termasuk kenapa alasannya penting untuk distribusi alkes. Perannya tidak sembarangan karena mengelola kualitas produk akhir dari alkes yang diedarkan. Termasuk proses produksi dari awal sampai distribusi menuju konsumen. Semuanya akan menjadi tanggung jawab besar dari posisi PJT.

Mengenal Apa Itu PJT Dalam Alat Kesehatan

PJT adalah pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap teknis atau operasional distribusi maupun pengendalian alat kesehatan. Tentu perlu memiliki pendidikan maupun pelatihan khusus dalam bidang alkes. Tentu bukan hanya sekedar memahami apa itu PJT dari segi teorinya saja. Melainkan memahami skill atau kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Tidak heran perlu sertifikat kompetensi dari lembaga terkait.

Dalam cara kerjanya, akan berkaitan erat dengan teknisi sebagai pihak dengan keterampilan atau pengetahuan tentang alkes. Tanggung jawabnya yakni memelihara, memperbaiki atau kalibrasi berbagai alkes dan laboratorium. Jika membahas tentang implementasinya pada CDAKB, peran keduanya sama-sama penting. Khususnya untuk memastikan alat kesehatan yang diedarkan maupun dikontrol telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kualitas.

Sumber gambar : Freepik

Penanggung Jawab Teknis telah diatur dalam Standar KBLI 46691. Artinya dapat melakukan kegiatan berkaitan dengan perdagangan alat farmasi, alat kesehatan maupun alat laboratorium. Ternyata termasuk sektor kesehatan berisiko tinggi. Saat mempelajari apa itu PJT, terdapat persyaratan badan hukum yang bisa menggunakan jasanya. Misalnya yakni memiliki sarana dan prasarana sesuai persyaratan. Termasuk memiliki sistem manajemen dan SDM memenuhi syarat.

Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Teknis perlu memenuhi persyaratan berlaku. Contohnya terdapat sistem manajemen mutu yang terdokumentasi serta terintegrasi. Termasuk sistem manajemen mutu memenuhi ketentuan CDAKB.
Perlu Anda ketahui jika CDAKB menjadi pedoman merangkai kegiatan distribusi maupun pengendalian alkes. Implementasinya oleh badan hukum dengan KBLI 46691. Sementara itu pedoman CDAKB akan mencakup aspek seperti:

  • Pengelolaan SDM.
  • Sistem manajemen mutu.
  • Perbaikan dan pencegahan.
  • Penyimpanan dan penanganan.
  • Pengendalian dokumen dan rekaman.
  • Inspeksi dan uji coba.
  • Penanganan keluhan.
  • Bangunan dan fasilitas.
  • Pelatihan atau training.

Pekerjaan yang Perlu Dilakukan PJT Alkes Selama Bertugas

Sebagai bagian penting dalam distribusi alat kesehatan, Penanggung Jawab Teknis punya pekerjaan berat. Pastinya diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan. Berikut pekerjaan atau tugas yang dilakukan Penanggung Jawab Teknis:

  • Melaksanakan tahapan verifikasi untuk memastikan keabsahan suatu dokumen. Baik untuk penerimaan, pengadaan, pengiriman maupun pengembalian alat kesehatan. Verifikasi perlu dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  • Saat mempelajari apa itu PJT, tentu paham jika tugasnya mengendalikan mutu dalam proses distribusi atau pengembalian alkes. Pastinya berdasarkan dengan pedoman CDAKB/CDOB.
  • Melaksanakan monitoring untuk melaporkan e-report.
  • Menyusun program untuk menginspeksi diri serta mengawasi pelaksanaannya secara langsung. Programnya telah ditentukan dan dibuat berdasarkan aturan yang berlaku.
  • Menyampaikan tahap penerimaan maupun penyaluran alat kesehatan.
  • Melaksanakan verifikasi dokumen penarikan produk yang berasal dari cabang. Kemudian perlu menyampaian laporan pengembalian produk penarikan menuju vendor atau supplier berdasarkan ketentuan yang diberlakukan.
  • Setelah mempelajari apa itu PJT, paham jika tugasnya yakni menyiapkan dokumen administratif untuk mendaftar CDAKB. Tentu memastikan proses dan langkahnya berhasil dengan cepat.
  • Melaksanakan pelaporan dokumen ke Kementerian Kesehatan agar tepat waktu.

Sebenarnya masih banyak pekerjaan, tugas atau tanggung jawab yang dibebankan pada Penanggung Jawab Teknis. Hal ini tergantung dengan perusahaan alkes terkait. Apalagi memiliki ketentuan serta kebutuhan berbeda satu sama lainnya.
Tapi umumnya memang memiliki pekerjaan sama berkaitan dengan penanggung jawaban distribusi alkes. Perannya krusial demi memastikan regulasi dan standar dipatuhi. Bahkan menjadi praktek distribusinya etis serta legal.

Baca juga tentang : Pentingnya Peran PJT (Penanggung Jawab Teknis) Alat Kesehatan, Konsultasikan Sekarang!

Alasan PJT Alkes Menjadi Sumber Daya Manusia yang Krusial

Tanggung jawab dalam bidang teknis maupun operasional distribusi hingga pengendalian alkes membuat PJT terbilang sulit. Tentu menjadi SDM paling penting dan krusial karena perannya tersebut, buktinya antara lain:

1. Menerapkan dan Memelihara Mutu CDAKB

Jika mempelajari apa itu PJT, Anda akan memahami CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik). Tentu tidak dilaksanakan sembarangan orang. PJT memiliki tugas untuk memastikan sistem manajemen mutu CDAKB konsisten. Caranya yakni dengan menerapkan serta memeliharanya sesuai ketentuan dari awalnya.

Hal ini termasuk dengan mendapatkan CDAKB untuk perusahaan alkses. Kemudian dapat meraih manfaat seperti mampu memenuhi syarat regulasi. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas produk atau perusahaan menurut mata konsumen. Nantinya membantu meningkatkan efisiensi jangka panjang. PJT perlu memahami seluk beluk dan detailnya lebih dalam.

2. Menangani Keluhan Berkaitan Dengan Alkes

Penanggung Jawab Teknis memiliki tugas menangani berbagai keluhan berkaitan dengan alkes. Artinya membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Khususnya untuk mendengarkan serta membangun empati terhadap pelanggannya. Setelah memahami apa itu PJT, tentu mengetahui jika posisinya krusial dalam menjawab keluhan. Wajib memiliki kemampuan memberikan solusi tepat dan cepat. Tentu perlu mengobati kekecewaan serta melakukan follow-up yang baik.

3. Memastikan Distribusi dan Pengendalian Alkes

PJT memiliki tugas dalam memastikan distribusi atau pengendalian alkes tetap terjaga. Apalagi penyaluran tersebut hanya dapat dilakukan pihak khusus. Nantinya PJT akan melaksanakan perumusan atau pelaksanaan kebijakan. Termasuk di dalamnya menyusun norma serta standar yang dibutuhkan. Pastinya telah memahami CDAKB sebagai panduan menyalurkan berbagai alat kesehatan. Kemudian dapat memesan, penyimpan atau mengangkut berdasarkan kebutuhan.

Pelatihan PJT untuk Alkes Dibutuhkan Agar Kompetensi Meningkat

Menjadi PJT bukan bekerjaan mudah sehingga membutuhkan pelatihan agar dapat memiliki kompetensi tepat. Tentu perlu melalui sertifikasi terlebih dulu agar mendapatkan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan (SDAK) di Indonesia. Sebenarnya dapat menjadi kesamaan antara pengetahuan maupun kemampuan standar operasional CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik). Ternyata menjadi program penting yang meningkatkan kompetensi perusahaan alkes. Anda dapat melihat Peraturan Kementerian Kesehatan No. 4 Tahun 2014 untuk memahami apa itu PJT.

Sumber gambar : Freepik

Pelatihan mendukung tata kelola cara distribusi menjadi lebih baik. Pastinya mengikuti aturan atau kewenangan berlaku. Pelatihan PJT juga mendukung meningkatkan skill maupun kompetensi alkes pada suatu perusahaan. Sertifikat yang dimiliki menjadi regulasi saat menangani distribusi alkes. Tentu meminimalisir kesalahan yang berisiko dilakukan. Apalagi distribusi alkes dilengkap sistem penyimpanan atau penanganan secara khusus. Penting melaksanakan mekanisme tepat untuk mengendalikan maupun mengontrolnya. Dengan kompetensi baik, distribusi alkes berjalan optimal.

Jika Anda membutuhkan konsultasi berkaitan dengan PJT maupun alkes, pastikan menggunakan jasa Naramedic. Tentu memastikan PJT bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian memastikan alkes menjadi lebih terkontrol. Hubungi kami melalui +62 85961510178 untuk konsultasi dan mendapatkan layanan pilihan.

Mulai dari pengurusan izin alkes kemenkes, produk rumah tangga hingga IVD’s. Pengalaman sejak 2020 sukses dipercaya sampai 100 perusahaan. Naramedic memastikan prosedurnya optimal karena asesmen dokumen dan persiapan dilakukan dengan matang. Pastinya hemat biaya dan hemat waktu. Selain itu terdapat tim profesional yang siap membantu menjelaskan apa itu PJT.

Referensi penulisan :

AKL dan AKD adalah Sertifikasi Wajib untuk Peredaran Alat Kesehatan, Ini Penjelasannya!

AKL dan AKD adalah Sertifikasi Wajib untuk Peredaran Alat Kesehatan, Ini Penjelasannya!

All·

AKL dan AKD adalah Sertifikasi Wajib untuk Peredaran Alat Kesehatan, Ini Penjelasannya!

Alat kesehatan merupakan produk yang memiliki peran penting dalam dunia medis, baik untuk diagnosis, terapi, maupun pemantauan kondisi pasien. Karena fungsinya yang krusial, setiap alat kesehatan yang beredar di Indonesia harus memenuhi standar keamanan, kualitas, dan efektivitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu persyaratan utama sebelum suatu produk alat kesehatan dapat dipasarkan adalah memperoleh sertifikasi wajib untuk peredaraan alat kesehatan, yaitu AKL (Alat Kesehatan Dalam Negeri) bagi produk yang diproduksi di Indonesia dan AKD (Alat Kesehatan Luar Negeri) untuk produk impor.

Sumber gambar : Freepik

Sertifikasi ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna memastikan bahwa setiap alat kesehatan yang digunakan oleh tenaga medis maupun masyarakat telah teruji keamanannya, memiliki mutu yang sesuai standar, serta memberikan manfaat yang optimal bagi penggunanya. Proses sertifikasi melibatkan berbagai tahapan, termasuk pengujian produk, verifikasi dokumen, dan pemenuhan regulasi yang berlaku. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh alat kesehatan yang andal dan berstandar tinggi, sehingga mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

Memahami AKL Istilah dalam Dunia Kesehatan

AKL (Alat Kesehatan Dalam Negeri) adalah sertifikasi resmi yang diberikan kepada produk alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa suatu produk telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan manfaat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebelum dapat beredar di pasaran. Dengan adanya sertifikasi AKL, pemerintah memastikan bahwa alat kesehatan yang digunakan oleh tenaga medis maupun masyarakat memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak membahayakan kesehatan penggunanya.

Perusahaan yang ingin memperoleh izin edar AKL harus melalui serangkaian prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu syarat utama adalah kepatuhan terhadap standar produksi yang baik, termasuk penerapan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) yang mencakup aspek kebersihan, efisiensi produksi, serta keamanan bahan baku yang digunakan. Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan dokumen teknis yang lengkap, seperti spesifikasi produk, hasil uji klinis jika diperlukan, serta bukti bahwa alat kesehatan tersebut telah memenuhi standar nasional maupun internasional yang berlaku.

Contoh alat kesehatan yang masuk dalam kategori AKL:

  1. Termometer digital produksi lokal. Termometer digital produksi lokal adalah alat kesehatan buatan dalam negeri yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh secara akurat dengan teknologi sensor digital.

  2. Alat tes gula darah buatan Indonesia. Alat tes gula darah buatan Indonesia adalah perangkat medis yang diproduksi secara lokal untuk mengukur kadar glukosa dalam darah dengan cepat dan akurat.

  3. Masker medis dari pabrik dalam negeri. Alat ini adalah pelindung diri (APD) yang diproduksi di Indonesia untuk membantu mencegah penyebaran penyakit menular melalui droplet, seperti virus dan bakteri. Masker ini dirancang untuk digunakan oleh tenaga medis maupun masyarakat umum guna melindungi diri dari paparan partikel berbahaya di udara.

Memahami AKD Istilah dalam Dunia Kesehatan

AKD (Alat Kesehatan Luar Negeri) adalah sertifikasi yang diberikan kepada alat kesehatan yang diproduksi di luar negeri dan diimpor ke Indonesia. Sertifikasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa alat kesehatan yang beredar di Indonesia telah memenuhi standar yang ketat terkait kualitas, keamanan, dan efektivitas penggunaannya. Sebagai salah satu produk yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, alat kesehatan impor yang masuk ke Indonesia harus melalui serangkaian proses verifikasi dan uji kelayakan sebelum dapat dipasarkan dan digunakan secara legal.

Sumber gambar : Freepik

Dengan adanya sertifikasi AKD, pemerintah Indonesia memastikan bahwa setiap alat kesehatan yang masuk ke pasar nasional telah melalui evaluasi yang menyeluruh, sehingga masyarakat dapat menggunakannya tanpa khawatir akan potensi bahaya atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan medis yang ada. Sertifikasi ini bukan hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada para tenaga medis yang mengandalkan alat-alat tersebut dalam praktek profesional mereka. Tanpa sertifikasi AKD, alat kesehatan impor tidak bisa beredar secara sah, yang berarti alat tersebut berisiko tidak memenuhi standar keselamatan atau bahkan membahayakan penggunanya.

Contoh alat kesehatan yang memerlukan sertifikasi AKD:

  1. MRI (Magnetic Resonance Imaging) buatan Jerman. MRI (Magnetic Resonance Imaging) adalah alat medis canggih yang digunakan untuk menghasilkan gambar rinci dari organ dan jaringan dalam tubuh manusia tanpa menggunakan sinar-X.
  2. Ventilator Buatan Amerika Serikat. Ventilator adalah alat medis yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami kesulitan bernapas dengan memberikan dukungan pernapasan mekanis.
  3. Alat Tes COVID-19 Impor. Alat tes COVID-19 impor adalah perangkat medis yang digunakan untuk mendeteksi infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dalam tubuh seseorang.

Baca juga tentang : Apa Itu Notifikasi Alat Kesehatan dan Mengapa Penting ?

Tantangan dalam Mendapatkan Sertifikasi AKL dan AKD

Berikut tantangan yang dihadapi ketika ingin mendapatkan sertifikasi AKL dan AKD :

  1. Proses administratif yang panjang, dalam pengajuan sertifikasi atau izin edar alat kesehatan sering kali menjadi tantangan besar bagi perusahaan, terutama bagi importir atau produsen yang ingin mendistribusikan produk mereka ke pasar Indonesia. Proses ini membutuhkan banyak dokumen dan evaluasi yang harus disiapkan dengan cermat dan teliti.
  2. Biaya sertifikasi yang tinggi, proses sertifikasi alat kesehatan, terutama untuk produk impor, sering kali melibatkan biaya yang tinggi. Biaya ini mencakup berbagai pengeluaran yang terkait dengan pengajuan dokumen, biaya laboratorium, pengujian produk, dan pengurusan izin edar. Produk impor, yang datang dari luar negeri, biasanya memerlukan biaya tambahan terkait dengan pengujian untuk memastikan bahwa alat tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
  3. Kesulitan dalam uji klinis, salah satu tantangan utama dalam proses sertifikasi alat kesehatan adalah kesulitan dalam uji klinis, terutama untuk produk baru atau produk yang menggunakan teknologi yang belum banyak diterapkan di Indonesia. Beberapa alat kesehatan memerlukan uji klinis tambahan untuk memastikan bahwa produk tersebut aman, efektif, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penggunanya. Jika Anda masih bingung tentang cara mendapatkan sertifikasi AKL dan AKD, kunjungi Naramedic untuk informasi lebih lanjut.

Sertifikasi wajib AKL dan AKD merupakan persyaratan wajib untuk memastikan bahwa alat kesehatan yang beredar di Indonesia aman dan berkualitas. Pelaku usaha perlu memahami regulasi ini agar tidak mengalami kendala dalam distribusi dan pemasaran produk. Dengan memperoleh sertifikasi yang sesuai, produk alat kesehatan dapat dipercaya oleh masyarakat serta memenuhi standar kesehatan nasional.

Anda belum memahami? Coba hubungi Naramedic di +62 878 7572 1945 untuk bantuan lebih lanjut. Naramedic siap membantu Anda dengan informasi dan layanan yang jelas dan terpercaya.

Referensi penulisan :

  • Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Peredaran Alat Kesehatan”, https://www.kemkes.go.id, diakses pada 31 Januari 2025.
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 2022. “Panduan Sertifikasi Alat Kesehatan dan Persyaratan Pendaftaran Produk Alat Kesehatan di Indonesia”, https://www.pom.go.id, diakses pada 31 Januari 2025.
  • Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2022. “Ketentuan Mengenai Sertifikasi Alat Kesehatan: AKL dan AKD”, https://www.depkes.go.id, diakses pada 31 Januari 2025.
  • Indonesian Ministry of Health. 2023. “Regulasi Peredaran Alat Kesehatan di Indonesia: AKL dan AKD”, https://www.kemkes.go.id, diakses pada 31 Januari 2025.
Pentingnya Cek AKL Memastikan Keamanan dan Keresmian Alkes

Pentingnya Cek AKL Memastikan Keamanan dan Keresmian Alkes

All·

Pentingnya Cek AKL Memastikan Keamanan dan Keresmian Alkes

Melakukan cek AKL (Alat Kesehatan dan Laboratorium) merupakan bagian penting yang perlu dilaksanakan. Khususnya jika Anda ingin memastikan keresmian atau keamanan produk. Apalagi menjadi nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan. Artinya dapat dijadikan sebagai bukti apabila produk tersebut telah lolos standarisasi keamanan, mutu maupun manfaat. Mengeceknya krusial dilakukan baik untuk konsumen atau pelaku bisnis khususnya dalam bidang kesehatan. Jika konsumen atau pelaku bisnis tidak memahaminya, dapat menjadi masalah besar. Terutama karena termasuk persetujuan resmi Kemenkes RI.

Sumber gambar Freepik

Tujuannya sebagai bukti sah sebelum alat kesehatan impor dari luar negeri diedarkan. Sebelum memasarkan atau menggunakannya secara legal, perlu cek AKL terlebih dulu. Biasanya sebelum diedarkan terdapat proses pengajuan terlebih dulu. Tujuannya agar standar yang telah ditentukan atau ditetapkan tercipta. Apabila mampu memenuhinya, masyarakat bisa memanfaatkan alkes tersebut dengan aman. Selain itu percaya dengan kualitasnya karena dibuktikan. Untuk mengeceknya bisa dilakukan dengan mudah dan resmi tapi hasilnya akurat.

AKL Menurut Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Anda dapat menemukan pengertian AKL berdasarkan Peraturan Menkes RI No. 1191/MENKES/PER/VII/2010. Alat Kesehatan dan Laboratorium menjadi aparatus, instrumen, mesin atau implan tanpa dilengkapi dengan kandungan obat. Kegunaannya mencegah, menyembuhkan, mendiagnosis maupun meringankan suatu penyakit. Selain itu bisa dipakai merawat orang sakit, memulihkan kesehatan atau memperbaiki fungsi tubuh. Contoh produk yang bisa melalui cek AKL yaitu:

  • Termometer.
  •  Tensimeter.
  • Inhaler dan nebulizer.
  •  Pulse oximeter.
  • Alat tes kadar gula darah.
  • Tabung oksigen.

Sementara itu, untuk peraturan izin edar AKL sendiri sebenarnya telah diatur sejak 2009. Tepatnya UU No. 36 Tahun 2016 mengenai Kesehatan Pasal 106 ayat 1 dan menjadi pegangan sampai sekarang. Peraturan tersebut memang dibuat sebagai upaya pemerintah untuk memastikan mutu, keamanan maupun manfaat setiap AKL. Tentu dapat menjadi pelindungan bagi konsumen alkes agar memastikan setiap produknya memiliki jaminan.

Sumber gambar Freepik

Artinya kontrol peredaran dapat dilakukan karena harus memiliki izin peredaran terlebih dulu. Kemudian memastikan produk kesehatan bermutu, bermanfaat serta aman. Pastinya menjadi upaya yang disambut bagi bagi masyarakat Indonesia. Setiap orang bahkan dapat mengecek cek AKL dengan mudah. Apalagi dibantu dengan sistem berbasis informasi dengan web yang dibuat Kemenkes. Tentu membuat masyarakat dapat mengakses informasi produk AKL dengan baik.

Selain dilengkapi dengan informasi izin informasi, sebenarnya terdapat juga statistik izin selama 12 bulan terakhir. Artinya dapat memantau produk yang telah berizin. Termasuk mengetahui produsen dan distributor bersertifikat. Kehadirannya krusial karena dapat meningkatkan level kesehatan di dalam negeri. Terutama dengan peraturan yang semakin ketat tapi informasi bisa diperoleh transparan. Aturan pemerintah juga disambut baik masyarakat.

Manfaat Mengecek Keresmian AKL dari Kemenkes RI

Memasarkan, mengedarkan atau menjual produk AKL memiliki tanggung jawab besar. Tidak heran membutuhkan kepastian hukum sebagai pegangan. Apabila Anda mengeceknya secara langsung, akan meraih manfaat seperti:

  1. Menghalau Penyebaran Produk Ilegal
    Cek AKL bermanfaat karena tidak menemukan produk ilegal. Terutama karena produk resmi bisa masuk dalam data. Tentu tidak mungkin menggunakan produk ilegal atau palsu yang membahayakan.
    Selain itu produk ilegal menyebabkan kerugian besar bagi kesehatan. Bukan hanya tidak teruji tapi berisiko banyak kesalahan. Tapi dengan mengeceknya memastikan produk tersebut legal beredar.
  2. Mutu Produk Terjamin
    Jaminan mutu menjadi bagian penting yang harus diperoleh dalam AKL. Anda yang mengeceknya dapat melihat langsung perbandingan mutu beserta cara pembuatan. Pastinya sesuai dengan standar sehingga menghasilkan mutu paling tinggi.
  3. Memastikan Keamanan Produk
    Keamanan produk menjadi bagian terpenting yang akan diperoleh saat mengecek keresmian AKL. Anda dapat memahami jika suatu produk sudah melewati tahapan uji coba. Kemudian bisa dipastikan kalau keamanan produknya terbukti.
  4. Memberikan Bukti Tidak Menggunakan Bahan Terlarang
    Manfaat lainnya cek AKL yaitu memahami jika produk tidak memiliki kandungan bahan terlarang. Biasanya telah ditentukan sesuai standar, ketentuan maupun persyaratan. Hal ini memastikan produk tidak melanggar aturan berlaku.
  5. Memastikan Takaran Produk Sesuai Standar
    Takaran produk AKL resmi telah ditentukan dan harus sesuai agar dapat lolos. Artinya takaran tersebut tidak boleh melebihi batas kadar yang sudah ditentukan. Umumnya disesuaikan standar, ketentuan atau persyaratan berlaku.
  6. Menjamin Kualitas Produk
    Untuk memastikan kualitas produk, Anda tidak harus menggunakannya sendiri secara langsung. Melainkan dapat melihat nomor AKL yang terdapat pada suatu produk. Tentu harus sesuai berdasarkan standar nasional dan internasional.

Kemudahan Cek AKL Secara Online dari Kemenkes RI

Kementerian Kesehatan RI memiliki website yang disebut dengan e-Infoalkes. Tentu memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui informasi izin edar. Belum lagi website tersebut dilengkapi statistik dan informasi berharga lainnya.
Jika Anda merupakan masyarakat biasa, tidak akan kesulitan untuk mengeceknya. Terutama karena cek izin peredaran telah dibuat mudah dan simple bagi masyarakat. Berikut cara cek AKL yang dapat Anda ikuti:

  • Buka smartphone, laptop atau komputer.
  • Buka browser yang dimiliki.
  • Buka situs https://infoalkes.kemkes.go.id.
  • Lihatlah pada bagian kanan browser atas dan temukan tombol Cari dengan tampilan sebagai ikon kaca pembesar.
  • Pilihlah kategori yang ingin Anda cari. Misalnya dengan melakukan pencarian dari nomor izin edar, tipe, produsen, pendaftar maupun nama produknya.
  • Input kata yang ingin dicari lalu menyesuaikan kategorinya.
  • Klik Cari.

Setelah menekan tombol cari, apabila produknya ada artinya akan segera keluar. Produk tersebut tentunya dipastikan memiliki izin peredaran secara resmi. Kemudian akan diikuti juga dengan informasi detail mengenai produk tersebut.
Manfaat cek AKL akan sangat terasa untuk konsumen maupun pebisnis alat kesehatan. Apalagi memastikan izin edarnya telah diresmikan pemerintah. Tentu kualitas serta kebermanfaatan produk yang dibeli benar-benar dirasakan.
Demi memastikan mendapatkan alat kesehatan berkualitas tinggi memang tidak sembarangan. Tentu tidak memperhatikan hanya soal harga atau klaimnya. Tapi harus memiliki izin edar resmi sehingga tidak lagi ragu menggunakannya.

Baca juga tentang : Cek AKL untuk Produk Alat Kesehatan dan PKRT

Masa Berlaku AKL Setelah Mendapatkan Nomor Izin Edar

Anda dapat mengecek informasi mengenai produk AKL termasuk mengenai masa berlakunya. Setelah memiliki izin peredaran, umumnya memiliki masa berlaku 5 tahun. Meski begitu dengan dapat diubah tergantung kebutuhannya seperti:

  • Surat izin edar batas minimal yang tersingkat 2 tahun. Sedangkan paling lambat yaitu 5 tahun berdasarkan Undang Undang yang berlaku. Biasanya dapat menyesuaikan dengan jenis produk atau alat yang diresmikan.
  • Saat cek AKL, masa berlaku izin edar 5 tahun berlaku setelah pemberian kuasa atau tanggal penunjukan izin peredaran. Hal ini berlaku apabila penunjukan atau pemberi kuasa tidak dilengkapi batas waktu.
  • Masa berlaku izin peredaran paling lama 3 tahun apabila pemohon pabrik menjadi produsen AKL. Bisa juga berperan sebagai produsen alkes in vitro atau PKRT lewat OEM.
  • Masa berlaku izin AKL tergantung surat pemberi kuasa atau surat penunjukan. Terutama jika izin edar diajukan PKRT/PAK sebagai agen tunggal atau distributor. Bisa juga seseorang dengan kuasa mendaftarkan izin AKL.
Sumber gambar Freepik

Jika Anda ingin dibantu saat mengurus izin edar alat kesehatan luar negeri, dapat mengandalkan Naramedic. Pastinya paling berpengalaman dan ahli dalam bidangnya. Proses perizinan terjamin lancar tapi sesuai dengan regulasinya.
Kami merupakan spesialis yang berdiri sejak tahun 2020 dan dipercaya 100 lebih perusahaan besar. Bahkan bekerja sama dengan 50 merek alat kesehatan. Hubungi kami lewat +62 85961510178 dan segeralah berkonsultasi.

Naramedic menawarkan proses lebih simple dan mudah, tapi minim kesalahan. Waktu pengurusannya juga cepat karena fokus dan spesialisasinya. Anda dapat segera cek AKL dengan resmi karena regulasi alkes telah dipenuhi.

Referensi penulisan:

E-Suka / Suket: Pengurusan Surat untuk Memenuhi Persyaratan Hukum Alat Kesehatan di Indonesia

E-Suka / Suket: Pengurusan Surat untuk Memenuhi Persyaratan Hukum Alat Kesehatan di Indonesia

All·

E-Suka / Suket: Pengurusan Surat untuk Memenuhi Persyaratan Hukum Alat Kesehatan di Indonesia

 Apa yang Dimaksud dengan E-Suka / Suket?

Layanan E-Suka / Suket (Surat Keterangan) merupakan layanan penting yang dirancang untuk membantu produsen dan importir alat kesehatan dalam mengurus dokumen legalitas yang diperlukan agar produk mereka memenuhi standar hukum di Indonesia. Surat Keterangan ini diperlukan untuk memastikan bahwa alat kesehatan yang diproduksi atau diimpor memenuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipasarkan secara sah di Indonesia.

Sumber gambar : Freepik

Layanan E-Suka / Suket membantu produsen dan importir melalui seluruh tahapan proses administratif, termasuk pengumpulan dokumen, verifikasi, dan pengajuan permohonan kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa produk alat kesehatan dapat dipasarkan di Indonesia dengan mematuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pentingnya Surat Keterangan (Suket) dalam Pengadaan Alat Kesehatan

Setiap alat kesehatan yang beredar di Indonesia harus memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Surat Keterangan (Suket) menjadi salah satu persyaratan wajib yang diperlukan agar alat kesehatan bisa dipasarkan secara sah. Tanpa Surat Keterangan yang valid, produk alat kesehatan tidak bisa dipasarkan atau digunakan di fasilitas kesehatan, yang dapat merugikan produsen atau importir.

Sumber gambar : Freepik

Proses pengajuan Surat Keterangan tidaklah sederhana dan membutuhkan pemahaman tentang regulasi serta prosedur administratif yang berlaku. Dengan layanan E-Suka, produsen dan importir dapat memperoleh pendampingan yang tepat agar produk mereka bisa memenuhi peraturan yang ada, tanpa harus terjebak dalam kerumitan prosedur administratif.

Langkah-Langkah Pengurusan Surat Keterangan (Suket) dengan E-Suka

  1. Pengumpulan Dokumen.
    Tahap pertama dalam proses pengajuan Surat Keterangan adalah pengumpulan berbagai dokumen yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan pengajuan. Proses ini melibatkan pengumpulan sejumlah dokumen penting yang harus disiapkan dengan cermat dan lengkap, seperti sertifikasi produk yang menunjukkan bahwa alat kesehatan tersebut memenuhi standar kualitas yang berlaku. Selain itu, dokumen teknis juga harus disertakan untuk memberikan informasi rinci mengenai spesifikasi teknis alat kesehatan yang akan didaftarkan, termasuk cara penggunaannya, komponen yang ada, dan cara kerjanya.
  2. Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen.
    Setelah dokumen-dokumen terkumpul, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dilakukan oleh tim ahli yang berpengalaman. Proses ini sangat penting karena bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang diajukan memenuhi persyaratan administratif dan regulasi yang berlaku, serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh badan pengawas terkait.
  3. Pengajuan ke Pihak Berwenang yang Tepat
    Setelah proses verifikasi dokumen selesai dan dipastikan bahwa semua persyaratan administrasi telah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada pihak berwenang yang terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kami memastikan bahwa setiap dokumen yang diajukan sudah lengkap, sesuai, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, sehingga tidak ada kesalahan atau kelalaian yang bisa menghambat proses pengajuan.
  4. Penerbitan Surat Keterangan yang Sah dan Terpercaya
    Setelah semua proses administratif dan verifikasi selesai serta disetujui oleh pihak berwenang, tahap berikutnya adalah penerbitan Surat Keterangan. Surat Keterangan ini merupakan bukti resmi yang menyatakan bahwa produk alat kesehatan yang didaftarkan telah memenuhi semua persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan diterbitkannya Surat Keterangan, perusahaan memiliki legalitas untuk mendistribusikan alat kesehatan tersebut di Indonesia, baik untuk kebutuhan pasar domestik maupun internasional.

Baca juga tentang : E-Catalogue Solusi Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Keuntungan Menggunakan Layanan E-Suka / Suket

Layanan E-Suka / Suket memberikan keuntungan besar bagi produsen dan importir alat kesehatan dengan menyediakan pendampingan administratif yang profesional sepanjang proses pengurusan Surat Keterangan. Tim ahli kami memastikan proses yang rumit dapat diselesaikan dengan efisien dan sesuai regulasi terkini. Kami selalu mengikuti perkembangan peraturan alat kesehatan di Indonesia, sehingga pengajuan dapat diproses dengan tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber gambar : Freepik

Dengan menggunakan layanan ini, pengurusan dokumen menjadi lebih cepat, memungkinkan produsen fokus pada pengembangan dan pemasaran produk. Setelah Surat Keterangan diterbitkan, produk alat kesehatan dapat dipasarkan secara legal di Indonesia, dengan jaminan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kualitas yang diharapkan.

Layanan E-Suka / Suket memainkan peran yang sangat penting dalam pengurusan Surat Keterangan untuk alat kesehatan di Indonesia. Tanpa adanya Surat Keterangan yang sah, produk alat kesehatan tidak dapat dipasarkan dan digunakan di fasilitas kesehatan. Proses administratif yang rumit dapat disederhanakan dengan bantuan tim ahli kami, sehingga produsen dan importir dapat fokus pada pengembangan dan distribusi produk mereka.

Dengan bantuan E-Suka, seluruh proses pengurusan Surat Keterangan dilakukan dengan efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memastikan bahwa produk alat kesehatan Anda dapat dipasarkan secara sah di Indonesia. Anda masih bingung ? coba hubungi  Naramedic  +62 878 7572 1945.

Reeferensi penulisan : 

  • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), “Prosedur Pendaftaran Alat Kesehatan.” Diakses pada 19 Januari 2025. https://www.pom.go.id
  • Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Regulasi Alat Kesehatan di Indonesia.” Diakses pada 19 Januari 2025. https://www.kemkes.go.id
  • Hukumonline, “Pentingnya Surat Keterangan dalam Proses Registrasi Alat Kesehatan.” Diakses pada 19 Januari 2025. https://www.hukumonline.com
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), “Panduan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.” Diakses pada 19 Januari 2025. https://www.lkpp.go.id
  • Regulasi Pengadaan Alat Kesehatan di Indonesia, Artikel dari Jurnal Ilmiah Kesehatan Indonesia. Diakses pada 19 Januari 2025. https://jurnal-ilmiah-kesehatan-indonesia.com
  • Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Regulasi Produk Alat Kesehatan untuk Industri dalam Negeri.” Diakses pada 19 Januari 2025. https://kemenperin.go.id
E-Catalogue Solusi Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

E-Catalogue Solusi Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Uncategorized·

E-Catalogue Solusi Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Apa Itu E-Catalogue?

Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang dirancang untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah di Indonesia. Sistem ini dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Sumber gambar : Freepik

E-Catalogue menyediakan daftar barang dan jasa yang mencakup spesifikasi teknis, harga, serta informasi penyedia resmi yang telah terverifikasi. Dengan menggunakan E-Catalogue, instansi pemerintah dapat melakukan pengadaan dengan lebih cepat dan tepat, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien.

Manfaat E-Catalogue dalam Pengadaan Barang dan Jasa

  1. Proses Pengadaan Menjadi Lebih Efisien dan Cepat. Instansi pemerintah dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu lagi menjalani proses tender yang sering kali panjang, rumit, dan memakan banyak sumber daya. Melalui platform E-Catalogue, mereka dapat langsung memilih dan membeli barang atau jasa yang sudah terdaftar. Hal ini memungkinkan proses pengadaan dilakukan dengan lebih sederhana dan transparan, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan instansi dapat terpenuhi dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan yang dipilih.
  2. Transparansi Harga yang Mendukung Akuntabilitas. Dengan adanya E-Catalogue, informasi mengenai harga dan spesifikasi produk ditampilkan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini tidak hanya memudahkan instansi pemerintah dalam membandingkan harga dan kualitas produk, tetapi juga memberikan jaminan bahwa proses pengadaan berjalan secara adil dan akuntabel. Keterbukaan ini secara signifikan meminimalkan potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga memastikan setiap pembelian dilakukan berdasarkan kebutuhan dan nilai terbaik untuk anggaran yang tersedia.
  3. Akses Informasi Terkini dan Akurat. E-Catalogue menyediakan informasi yang selalu diperbarui secara berkala, termasuk harga, spesifikasi, serta ketersediaan produk atau jasa. Dengan adanya data yang valid dan terkini, instansi pemerintah dapat membuat keputusan pengadaan yang lebih tepat dan terinformasi. Hal ini juga membantu mengurangi risiko kesalahan akibat informasi yang usang, sekaligus memastikan bahwa barang atau jasa yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang telah direncanakan.
  4. Peluang Lebih Besar bagi Penyedia Barang/Jasa. Dengan mendaftarkan produk atau jasa mereka di E-Catalogue, para penyedia mendapatkan keuntungan signifikan berupa peningkatan visibilitas. Produk mereka menjadi lebih mudah ditemukan dan diakses oleh instansi pemerintah yang membutuhkan, tanpa harus melalui proses promosi yang kompleks. Selain itu, keberadaan di E-Catalogue memberikan kepercayaan tambahan karena produk yang terdaftar telah memenuhi standar tertentu. Hal ini membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan kontrak pengadaan dari berbagai instansi pemerintah secara langsung dan berkelanjutan.

Baca juga tentang : E-Suka / Suket: Pengurusan Surat untuk Memenuhi Persyaratan Hukum Alat Kesehatan di Indonesia

Peran LKPP dalam Pengelolaan E-Catalogue

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memegang peranan vital sebagai pengelola utama E-Catalogue di Indonesia. LKPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan melalui platform ini berjalan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyedia barang atau jasa yang ingin terdaftar di E-Catalogue harus melalui serangkaian proses verifikasi dan seleksi yang ketat.

Sumber gambar : Freepik

Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang terdaftar memenuhi standar kualitas yang tinggi, memiliki harga yang kompetitif, serta sepenuhnya mematuhi regulasi pengadaan. Dengan demikian, LKPP tidak hanya mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam pengadaan, tetapi juga menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih terpercaya dan bebas dari praktik korupsi.

E-Catalogue yang dikelola oleh LKPP adalah solusi modern untuk mendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efisien, transparan, dan akuntabel. Bagi perusahaan yang ingin terlibat dalam sistem ini, memiliki dukungan ahli seperti layanan dari NaraMedic dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan kepatuhan dan keberhasilan pendaftaran produk di E-Catalogue.

Dengan berbagai layanan unggulan, Naramedic membantu perusahaan, khususnya di industri kesehatan, untuk memanfaatkan sistem ini secara optimal dan mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan Hubungi sekarang juga di +62 878 7572 1945.

Referensi penulisan :  

  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Katalog Elektronik Nasional.” Diakses pada 19 Januari 2025. https://e-katalog.lkpp.go.id/
  • Pemerintah Indonesia. “Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Diakses pada 19 Januari 2025. https://jdih.setneg.go.id/
  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Panduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Catalogue.” Diakses pada 19 Januari 2025. https://www.kemenkeu.go.id/
  • Deloitte Insights. “E-Procurement in Government: How Digital Solutions Transform Public Sector Procurement.” Diakses pada 19 Januari 2025. https://www2.deloitte.com/

Tentang Naramedic

Naramedic adalah konsultan perizinan dan regulasi alat kesehatan atau jasa urus izin alat kesehatan. Kami memiliki keahlian dalam pelayanan perizinan dan konsultasi terkait regulasi alat kesehatan In-Vitro Diagnostics (IVD’S) dan Produk Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di Indonesia yang berbasis di Jakarta Selatan

Instagram Facebook Youtube

Kontak KAMI

Layanan KAMI

Konsultasi Disini

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini